UU Baru Bangladesh Larang Keras Aktivitas Perjudian
Pada 1 Juli, Parlemen Bangladesh menetapkan undang-undang baru untuk mengendalikan semua aktivitas perjudian, termasuk judi digital, kasino, dan pelanggaran terkait seperti pengaturan pertandingan. UU ini menggantikan hukum lama dari 1867 yang sudah tidak sesuai dengan teknologi modern.
Penekanan pada Judi Digital
Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed, dengan dukungan komite tetap parlemen, menginisiasi UU ini. Mayoritas anggota parlemen mendukung tujuan UU ini meski ada kekhawatiran soal penerapan aturan yang dapat melanggar hak individu.
Perdebatan dan Kontroversi
Anggota Partai Bangsa Nasional, Akhter Hossen, memberikan dukungan tetapi mengingatkan potensi penyalahgunaan oleh aparat yang bisa menggeledah dan menyita tanpa proses pengadilan. Nazibur Rahman dari Jamaat menyuarakan kekhawatiran tentang benturan dengan kode hukum pidana.
Respon dari Pihak Pemerintah
Menteri Dalam Negeri menanggapi dengan mengatakan bahwa menunggu persetujuan pengadilan bisa menyebabkan barang bukti hilang. Dia juga menegaskan kekuatan polisi sudah diatur dalam hukum lain.
Dukungan dari Kelompok Oposisi
Pimpinan Whip Oposisi, Nahid Islam, mendukung meski menyayangkan usulan amandemennya ditolak. Ia menekankan pentingnya menjaga agar hukum ini tidak disalahgunakan.
Hukuman dan Definisi
Pelanggar aturan baru ini diancam hukuman penjara hingga 2 tahun dan denda Tk 200.000. Pelanggaran daring bisa dihukum penjara hingga 5 tahun dan denda Tk 1 crore. Taruhan online bisa diganjar 7 tahun penjara dan denda Tk 5 crore.
Ancaman Sosial dan Ekonomi
Salahuddin Ahmed menjelaskan bahwa platform perjudian digital dan berbagai teknologi sering dipakai untuk pencucian uang dan penipuan. Hal ini mengancam stabilitas sosial dan ekonomi negara.
Kategorisasi Aktivitas Judi
UU mendefinisikan 24 aktivitas terkait judi, termasuk yang menggunakan teknologi mutakhir. Ini diharapkan menutup celah hukum dan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian. Langkah ini adalah upaya Bangladesh untuk memerangi efek negatif perjudian yang semakin meluas dengan dukungan teknologi sambil memastikan penegakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia.
